Beranda/Layanan/Pendirian PT PMA
Penanaman modal asing
Pendampingan bagi investor perorangan maupun perusahaan asing: dari pengecekan bidang usaha yang terbuka, akta, pengesahan, NIB, sampai pelaporan LKPM.
Pembaruan 2025
PT PMA adalah perseroan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki warga negara asing atau badan usaha asing. Sejak terbitnya Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025, modal disetor minimal untuk PT PMA baru turun dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar.
Penurunan itu menyangkut modal disetor. Rencana nilai investasi di atas Rp10 miliar tetap diperhitungkan di OSS berdasarkan KBLI dan lokasi usaha, jadi rencana bisnis perlu disusun dengan cermat sejak awal.
Lingkup pendirian
Konsultasi investasiStruktur kepemilikan, modal, dan rencana nilai investasi.
Cek bidang usahaPemilihan KBLI dan pemeriksaan batasan penanaman modal asing.
Akta & pengesahanAkta pendirian bersama notaris dan SK pengesahan badan hukum.
Pajak & OSSNPWP perusahaan, pendaftaran OSS, dan NIB.
Lokasi & izin sektorPemeriksaan KKPR serta izin usaha sesuai tingkat risiko.
LKPMPendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal berkala.
Perubahan
Siapkan berkas
| No. | Berkas |
|---|---|
| 01 | Paspor pemegang saham asing perorangan / KTP untuk pemegang saham WNI |
| 02 | Dokumen legal perusahaan asing bila pemegang saham berbentuk badan usaha |
| 03 | Data calon direksi dan komisaris |
| 04 | Usulan nama PT dan rencana KBLI |
| 05 | Struktur modal: modal dasar, modal disetor, dan porsi saham |
| 06 | Rencana nilai investasi dan lokasi usaha |
| 07 | Data pemilik manfaat (beneficial owner) |
Tarif
Harga mulai. Biaya legalisasi dokumen asing, penerjemahan, dan izin sektor dihitung terpisah sesuai kebutuhan dan dicantumkan di surat penawaran.
Acuan
Tanya jawab
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025, modal disetor minimal PT PMA baru adalah Rp2,5 miliar. Sebelumnya Rp10 miliar. PT PMA yang sudah berdiri tidak otomatis terdampak.
Ya. Ketentuan rencana nilai investasi di atas Rp10 miliar masih dipakai di OSS dan dikaitkan dengan KBLI dan lokasi usaha. Modal disetor dan nilai investasi adalah dua hal yang berbeda, jadi keduanya perlu dihitung sejak awal.
Tidak semua. Sebelum akta dibuat, kami periksa apakah KBLI yang direncanakan terbuka untuk penanaman modal asing dan apakah ada batasan kepemilikan atau persyaratan khusus.
LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan secara berkala melalui OSS. Pelaporan ini menjadi kewajiban setelah perusahaan berjalan, dan kami bisa membantu penyusunannya.
Dokumen legal perusahaan asing tersebut, misalnya akta pendirian atau sertifikat pendaftaran di negara asal, beserta data direktur yang berwenang. Kebutuhan legalisasi dan penerjemahan kami jelaskan saat konsultasi.
Langkah berikutnya
Kirim negara asal investor, bidang usaha, dan lokasi yang dibidik. Kami petakan kelayakan dan biayanya.