Beranda/Layanan/Pengurusan PKKPR
Kesesuaian tata ruang
Sebelum membeli lahan atau membangun, pastikan rencana kegiatan Anda diizinkan di lokasi tersebut. Kami tangani kajian awal, pengajuan di OSS, hingga PKKPR terbit.
Pengertian
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menyatakan bahwa rencana kegiatan di suatu lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. Di OSS, KKPR termasuk persyaratan dasar yang harus beres di tahap memulai usaha.
Bila lokasi sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung ke OSS, yang terbit adalah Konfirmasi KKPR. Bila belum, permohonan dinilai sebagai Persetujuan KKPR.
Manfaat
Yang dinilai
| No. | Aspek |
|---|---|
| 01 | Titik koordinat dan alamat lokasi |
| 02 | Luas lahan dan bukti penguasaannya |
| 03 | Rencana kegiatan dan KBLI |
| 04 | Zonasi dan pola ruang di lokasi |
| 05 | Intensitas pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan |
| 06 | Ketentuan tata ruang lain yang berlaku di daerah tersebut |
Lingkup layanan
Konsultasi awalMemahami rencana kegiatan dan kebutuhan lahan.
Cek lokasiPemeriksaan awal kesesuaian lokasi dengan tata ruang.
Kegiatan & KBLIPenetapan kegiatan dan KBLI yang diajukan.
Kajian tata ruangTelaah ketentuan pemanfaatan ruang setempat.
Penyusunan dokumenUnggah dokumen administrasi dan teknis di OSS.
Verifikasi lapanganPendampingan peninjauan lokasi oleh instansi.
Pembayaran PNBPPendampingan pembayaran sesuai tagihan sistem.
PKKPR terbitPemantauan hingga PKKPR terbit melalui OSS.
Siapkan berkas
| No. | Berkas |
|---|---|
| 01 | Titik koordinat dan foto tampak depan lokasi |
| 02 | KTP pemilik atau penanggung jawab |
| 03 | Sertifikat atau bukti penguasaan lahan |
| 04 | PBB (SPPT/NOP) |
| 05 | Sketsa lahan dan bangunan, siteplan atau denah |
| No. | Berkas |
|---|---|
| 01 | Akta pendirian dan perubahan |
| 02 | Akses OSS atau NIB beserta KBLI |
| 03 | PKKPR atau izin lokasi lama bila ada |
| 04 | NPWP dan NPWPD |
| 05 | Izin-izin lama yang terkait lokasi |
Biaya
Biaya jasa PKKPR dihitung per lokasi, menyesuaikan luas lahan, jenis kegiatan, dan ketersediaan RDTR di daerah tersebut. PNBP yang ditagihkan sistem dicantumkan terpisah agar transparan.
Acuan
Tanya jawab
Keduanya bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Konfirmasi KKPR dipakai bila lokasi sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Persetujuan KKPR atau PKKPR dipakai bila RDTR belum tersedia, sehingga penilaiannya mengacu pada rencana tata ruang lainnya.
Menurut Kementerian ATR/BPN, penilaian KKPR paling lama 25 hari kerja bila tanpa revisi dan 40 hari kerja bila ada revisi. Waktu total juga bergantung pada kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan.
Sebelum membeli lahan, membangun, atau memulai kegiatan. KKPR termasuk persyaratan dasar pada tahap memulai usaha, dan menjadi dasar untuk persetujuan bangunan dan persetujuan lingkungan.
Ya, pengurusan PKKPR melibatkan pembayaran PNBP. Besarannya mengikuti luas lahan dan ketentuan yang berlaku, dan kami cantumkan terpisah di penawaran.
Langkah berikutnya
Kirim titik koordinat atau alamat lahan beserta rencana kegiatannya. Kami bantu periksa langkah awalnya.